Kejahatan Perang Milosevic Dan Pemulihan Hak Azasi Korban

LATAR BELAKANG
Dari waktu ke waktu, sejarah sepertinya sengaja memunculkan tokoh-tokoh yang bertentangan dengan pikiran waras. Slobodan Milosevic melengkapi petak terbaru mozaik sejarah, yang sebelum ini dihiasi tokoh-tokoh macam Hitler, Franco, Idi Amin, Ceaucescu, atau Pol Pot. Kalau antipati itu dalam dunia komunikasi modern boleh diwakili oleh media massa, Milosevic memang telah mendapat rapor merah dari Committee to Protect Journalist (CPJ). Ini organisasi internasional perlindungan wartawan yang bermarkas di New York. Nama Milosevic disejajarkan dengan Mahathir Mohamad, Jiang Zemin, dan Presiden Republik Demokrasi Kongo Laurent Kabila. Sekadar catatan, pada 1996 Presiden Soeharto pun pernah dinobatkan oleh CPJ sebagai salah satu tokoh paling dibenci karena memperlakukan media secara buruk.

Milosevic dituduh melakukan pemusnahan etnis. Keinginan merdeka Kosovo dan Metohija (serta Vojvodina) ditanggapinya dengan penyerbuan tentara. Perang menjadi amat rasialis karena kehendak untuk merdeka warga di kedua wilayah itu didorong oleh perbedaan etnis dan agama. Suku Albania – yang mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil Katolik – ingin memisahkan diri karena merasa berbeda dengan etnis Serbia yang mayoritas di Yugoslavia. Apa mau dikata, kehendak ini ditentang Milosevic. Ia yakin, separatisme itu hanya ulah segelintir gerombolan kriminal yang didukung Barat. Publikasi telah direkayasa sehingga menimbulkan kesan pemerintah pusat Yugoslavia berniat melakukan pembersihan etnik.

LANDASAN BERPIKIR
Literatur tentang permasalahan pelanggaran hak azasi manusia dapat dikatakan terbatas, walaupun sejarah mencatat permasalahan ini merupakan salah satu permasalahan tertua sepanjang sejarah umat manusia.

Namun saya mencatat beberapa prinsip dan dasar pemikiran dari pemikir-pemikir HAM dan dasar norma hukum internasional yang menurut saya dapat dijadikan landasan ketika menganalisa permasalahan pelanggaran HAM oleh Milosevic.

Definisi Korban HAM
Dengan merujuk pada Deklarasi Prinsip – Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) definisi korban disebut seperti berikut; Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) atau kelalaian (by omission). Apabila perlu, istilah korban dapat mencakup keluarga langsung atauorang yang secara langsung menjadi tanggungan korban, dan orang – orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang – orang tidak menjadi korban.

Prinsip Van Boven
Profesor Theo van Boven adalah seorang pelapor khusus PBB. Van Boven mengajukan prinsip – prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika suatu Negara ingin merumuskan kebijakan atau hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban (restitusi).

Prinsip tersebut kemudian dikenal sebagai van Boven Principles yang terdiri dari enam prinsip;
1. Pemulihan dapat dituntut secara individual atau kolektif
2. Negara berkewajiban menerapkan langkah – langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang.
3. Setiap Negara harus mempublikasikan tentang tersedianya prosedur – prosedur pemulihan
4. Ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa dimana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran HAM dan hukum humaniter.
5. Setiap Negara harus memungkinkan tersedianya secara cepat informasi yang berkenaan dgn persyaratan – persyaratan tuntutan pemulihan
6. Keputusan – keputusan mengenai pemulihan atas korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter harus dilaksanakan secara cepat dan cermat

Dasar Dasar Hukum Internasional
Dalam kaidah hak azasi manusia dijelaskan adalah menjadi tanggungjawab Negara jika Negara tersebut melanggar hak azasi warga negara suatu Negara lain, dalam hal ini Negara tersebut dapat segera mengajukan tuntutan pemulihan kepada Negara pelanggar, namun para korban tidak mempunyai hak untuk mengajukan klaim atau tuntutan internasional.

Walaupun demikian harus diperhatikan bahwa komisi Hukum Internasional mengajukan konsep bahwa Negara yang dirugikan tidak terbatas pada hak dan kepentingan Negara yang dilanggar saja, tetapi juga memakai konsep tersebut untuk pelanggaran hak berdasarkan perjanjian multiteral atau peraturan hukum kebiasaan internasional yang telah diciptakan untuk perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan yang mendasar. Ini artinya kepentingan yang akan dilindungi oleh ketentuan hak azasi manusia bukanlah kepentingan suatu Negara.

Kejahatan perang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, namun apabila penanganan kasusnya didalam negeri mengalami hambatan – hambatan prosedural maka mahkamah internasional dapat menjerat pelaku dengan menggunakan norma- norma hukum humaniter atau mengeluarkan resolusi.

Selain dari resolusi – resolusi yang dikeluarkan PBB yang lebih bersifat reaksioner tercatat beberapa landasan hukum internasional permanen yang dapat digunakan menjerat penjahat perang seperti Milosevic.

Norma – norma hukum humaniter tersebut diantaranya; Pasal 41 Peraturan Den Haag yang dicakup dalam konvensi yang sama untuk menuntut restitusi karena kerugian-kerugian yang dialami akibat pelanggaran terhadap klausula gencatan senjata oleh perorangan, Pasal 68 Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang yang mengandung ketentuan –ketentuan khusus mengenai tuntutan kompensasi bagi tawanan perang, Protokol I Konvensi Jenewa pasal 91 mengenai pihak yang melanggar konvensi dalam konflik bersenjata wajib membayar kompensasi.

PERMASALAHAN
Logika dunia memang acap bertolak belakang dengan logika Milosevic. Persoalan dalam predikat dengan awalan “me-”, bagi Milosevic bisa berubah menjadi “di-”, demikian pula sebaliknya. Ia yang delapan tahun lalu gagal membendung aspirasi warga Slovenia, Kroasia, Bosnia-Hersegovina, dan Macedonia, kali ini menempuh segala cara untuk tetap mempertahankan Kosovo-Metohija.

Langkah yang ditempuh Milosevic sama dengan Hitler saat berekspansi atas nama ideologi dan nasionalisme. Milosevic terobsesi mewujudkan Serbia Raya, walau dengan memunguti puing-puing kehancuran Yugoslavia. Maka tanpa mempedulikan PBB ia mendefinisikan wilayah kekuasaannya: Republik Federal Yugoslavia, yang mencakup kawasan Serbia-Montenegro, dan Kosovo-Metohija. Inilah dua republik yang tersisa dari enam buah sebelum Juni 1991, yang dulu tergabung dalam Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Sementara PBB menganggap, dengan wilayah yang sekarang sangat berbeda, tak ada satu pihak pun yang layak mengaku jadi penerus Republik Federal Sosialis Yugoslavia.

Jelas, banyak orang mencibir Milosevic. Gagasan itu tak lebih dari impian semu dan buah dendam tak kesampaian. McGeary menambahkan, jiwa sakit seperti yang sedang diidap Milosevic tak usahlah ditanggapi. Diktator yang dalam sepuluh tahun terakhir telah memprakarsai 4 peperangan namun 3 di antaranya berakhir dengan kekakalahan, akan menempuh seribu cara untuk memenangkan perang ini. Seribu cara termaksud, seperti dijelaskan oleh Dusan Stojanovic, berwujud pelanggaran serius hak asasi manusia serta pendobrakan prinsip-prinsip demokrasi.

Begitulah, ketika berkuasa, Milosevic tak segan-segan menggunakan segenap kekuatannya untuk bertahan. Seberapa jauh ia masih akan tegar, barangkali sampai dunia bosan sendiri. Milosevic tak merasa berdosa “menggunakan” warganya sebagai perisai diri dari gempuran peluru NATO dan Amerika, sementara di dunia setiap hari terdengar teriakan tentang hak asasi manusia.

PEMBAHASAN
Tentang Milosevic
Lahir pada 20 Agustus 1941 di Pozarevac, salah satu kota miskin berpenduduk 20.000 orang di Serbia, Slobodan terbilang anak biasa-biasa saja. Ia dikenal tertib, tak suka olahraga karena akan merusak dandanannya yang selalu kuno dan rapi. Teman-temannya menduga Slobodan akan jadi juru tulis atau petugas administrasi pemerintah.

Bagi pikiran normal, kiprah Milosevic dengan gagasan yang sudah ketinggalan zaman itu menjadi unik. Majalah Newsweek 5 April 1999 yang menjulukinya “Penggertak dari Balkan” menuliskan, sesudah PD II Slobodan (kata ini berarti kebebasan/kemerdekaan) ditinggal pergi ayahnya, seorang guru mata pelajaran teologi ortodoks Timur. Slobodan yang masih berusia 5 tahun hanya tinggal bersama ibunya. Mereka terpisah sangat lama, tahu-tahu, ketika Slobodan telah berusia 21 tahun, ada kabar bahwa ayahnya tewas bunuh diri. Bagaikan tragedi berantai, ibunya, juga guru sekaligus aktivis komunis, gantung diri pada tahun 1974.

Sewaktu muda Slobodan tak banyak bergaul. Satu-satunya teman dekat di sekolah menengah ya cuma Mirjana Markovic, gadis yang juga punya riwayat kekerasan, karena ibunya, aktivis komunis, menjadi martir bagi Serbia dalam PD II.

Keduanya menikah dan masuk ke Universitas Beograd. Slobodan belajar hukum, sedangkan Mirjana memperdalam politik hingga lulus doktor dan jadi profesor dalam bidang ideologi marxisme. Belakangan Mirjana memimpin partai Yugoslav United Left (JUL). Di Fakultas Hukum, Slobodan berteman dengan Ivan Stambolic yang saat itu tengah merintis jalan politik di satu-satunya jalur kaderisasi, yakni Partai Komunis. Selulus kuliah, 1964, Slobodan terus mengikuti Stambolic dan jadi pendukung potensial bagi kesuksesannya.

Dalam beberapa hal Milosevic bahkan lebih keras dari atasannya. Ia, misalnya, memaksa Stambolic yang tahun 1985 terpilih jadi Presiden Serbia, membentuk Komite Sentral Partai Komunis dengan Slobodan ketuanya. Begitu terpilih, Slobodan menempuh jalan kebijakan sendiri yang berbeda dengan Partai Komunis Uni Soviet. Rupanya, Stambolic setuju dengan kiprah Slobodan. Orang kepercayaannya itu diutus ke Kosovo untuk membereskan konflik antaretnis. Lagi-lagi caranya radikal, yakni menyemangati minoritas Serbia dengan ucapan, “Mulai sekarang, tak ada lagi ancaman bagi Anda, karena saya ada di sini!” Karuan saja, orang mengelu-elukannya, “Slobo, Slobo!”

Slobodan tak selamanya terlibat dalam kegiatan politik. Setelah jadi penasihat ekonomi walikota Beograd, tahun 1973 ia ditunjuk untuk memimpin perusahaan negara Tehnogas. Lima tahun kemudian, 1978, ia memimpin Beobank, kependekan dari The United Bank of Belgrade, juga selama 5 tahun.

Selama menjadi pengusaha, wawasan internasionalnya maju pesat karena sering melancong ke banyak negara. Begitu pun halnya dengan Mirjana, serta anak laki-laki dan perempuan mereka. Sesuatu yang menimbulkan rasa iri di kalangan teman-teman sekolah mereka. Namun dalam ideologi Milosevic tak berubah. Tahun 1984 ia memimpin Partai Komunis Beograd, dan tiga tahun kemudian menjadi ketua Partai Komunis seluruh Serbia. Ambisinya terus menggunung. Diramu dengan kecerdikan, jabatan Presiden Serbia pun beralih dari bekas atasannya, Stambolic, kepada dirinya pada 1989.

Tahun 1991, pemisahan diri bekas republik dalam Federasi Yugoslavia, dihadapi Milosevic dengan senjata. Ia, yang menurut Dennison Rusinow dalam Microsoft Encarta 1997, terobsesi oleh keperkasaan ekspansi Nazi, melakukan segala cara untuk mempertahankan bekas wilayah Yugoslavia. Apa mau dikata, kemerdekaan Kroasia tak terbendung. Demikian pula Bosnia-Herzegovina. Ada dendam yang tersimpan atas kekalahan ini, sekalipun dalam penampakan luar tak terlihat. Yang paling merasakan akibatnya adalah warga di wilayah kekuasaannya. Di dalam negeri jumlah musuhnya makin bertambah. Tetap saja, itu diolahnya menjadi kartu-kartu permainannya.

“Tokoh di balik kekuasaan dia adalah istrinya. Slobodan tak pernah seratus persen mempercayai orang lain, kecuali istrinya sendiri,” komentar penulis biografi Slavoljub Djukic. “Dia paham betul karakter serta mental orang Serbia dan Kosovo, sehingga dalam setiap kebijakannya selalu ada pertimbangan psikologis yang sangat matang,” ujar Veran Matic, direktur radio independen B-92 yang dimusuhi Milosevic. Sedangkan seorang peninjau internasional berkebangsaan Rusia mengomentari, “Milosevic selalu mengambil keputusan yang lurus. Ia tak peduli kepada saran dan usul, tak pernah bertele-tele dalam menilai, sehingga tak ada rencana jangka panjang bagi Yugoslavia selain ambisinya untuk terus duduk di kursi tertinggi.”

Milosevic kalah di Kroasia maupun Bosnia, tetapi mengkompensasikan kekalahan itu dengan mewujudkan kembali negara Yugoslavia (sejak 11 April 1992) yang kini tinggal Serbia (jumlah penduduk 10,5 juta orang) dan Montenegro (680.000 orang). Kosovo-Metohija yang berpopulasi hampir 2 juta hampir pasti tak terbendung memerdekakan diri.

Mengherankan, posisi Milosevic justru menanjak kendati negaranya terpuruk dalam pelbagai kesulitan. Krisis ekonomi berbuntut menjadi hiperinflasi, sehingga pada Juni 1993 Serbia terpaksa mengganti mata uang – untuk tidak menyebutnya devaluasi. Setiap AS $1 bernilai antara 5 – 8 Yugoslav New Dinars.

Sejak 23 Juli 1997 Milosevic dikukuhkan menjadi Presiden Republik Federal Yugoslavia. Namun orang percaya, jabatan itu diraih dengan kecurangan luar biasa. Selain memanipulasi suara, proses kampanyenya pun dia mainkan. Dean E. Murphy, dalam artikel “Yugoslav Opposition Laments Invisibilty” di Los Angeles Times 31 Oktober 1996 mencatat, kontrol yang sangat ketat pada media menyebabkan partai Milosevic, Partai Sosialis Serbia (ini sekadar nama jelmaan dari Partai Komunis), memperoleh peliputan 15 kali lebih banyak daripada partai-partai lain. Temuan hampir sama juga didapat Paul Wood dalam artikel “An Election Waiting for Disaster” di Maclean’s Magazine 16 September 1996. Menurut Wood, sekalipun di luar Milosevic meneriakkan demokrasi, ketika pemilihan umum ia mengharuskan partai-partai oposisi membayar AS $20.000 untuk setiap menit peliputan televisi.

Isu Separatisme dan Pembersihan Etnis
Hampir sama pula dengan Timor Timur, Kosovo dan Metohija semula adalah negara bagian Federasi Yugoslavia yang punya otonomi luas, baik secara teritorial maupun kultural. Punya parlemen dan kepala eksekutif sendiri. Mengelola keuangan, kebudayaan, pendidikan, informasi, kesejahteraan, serta bahasa sendiri.

Namun itu semua tetap dirasakan kurang. Mereka “iri” pada Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Macedonia, republik-republik yang pada Juni 1991 memisahkan diri dari Federasi Yugoslavia. Ibrahim Rugova, ketua organisasi perlawanan terbesar, Liga Demokratik Kosovo (DSK), seperti dikutip Time edisi 5 April menyatakan, “Milosevic tak cuma curang demi mencapai kejayaan suku Serbia, tetapi juga diskriminatif. Ia menyingkirkan suku Albania dari berbagai pos dan jabatan di Kosovo. Kalau tak bisa melawan, cara terbaik untuk menghapuskan diskriminasi itu ya memisahkan diri.”

Diskriminasi memang kata yang dianggap paling tepat oleh media Barat untuk menunjuk perilaku politik Milosevic di Kosovo-Metohija. Pembersihan etnis, menjadi makin jelas dengan mendiamkan ratusan ribu warganya berbondong-bondong pergi mencari tempat yang lebih baik. Di satu sisi tak mau hegemoninya berkurang, namun di sisi lain membiarkan etnis Albania ramai-ramai eksodus dari Kosovo-Metohija. Kesimpulannya, Milosevic menghendaki wilayah semata-mata, bukan warga negara yang berhak tinggal di wilayah itu.Ini memang bertolak belakang dengan retorika yang setiap kali dilakukannya. Menurut Milosevic, Kosovo dan Metohija adalah bagian tak terpisahkan dari Serbia sejak abad VI. Sekalipun etnis Serbia hanya sepuluh persen dari sekitar dua juta penduduk Kosovo-Metohija, di wilayah itu terdapat 200 gereja Abad Pertengahan sebagai bukti menyatunya kedua wilayah pada masa lalu.

Waktu PD II meletus, lanjut publikasi resmi itu, orang Serbia dan Montenegro-lah yang justru diusir dari Kosovo-Metohija. Selama perang berlangsung, tak kurang dari 100.000 orang Serbia dideportasi. Seusai perang pun pemerintah komunis melarang mereka kembali. Dalam kurun 2 dekade, 1968-1988, 220.000 orang Serbia diusir, dan 700 desa bersih dari etnis Serbia. Total, selama 40 tahun terakhir jumlah orang Serbia yang meninggalkan kawasan itu sekitar 400.000 orang.

Perlawanan Kosovo – Metohija
Pemerintah pusat mungkin punya seribu gincu politik untuk mempermanis penampilannya di Kosovo-Metohija. Yang pasti, pejabat yang diangkat untuk mengurusi wilayah ini selalu orang Serbia. Masuk akal jika gerakan perlawanan telah lama ada, jauh sebelum Beograd mengakui tahun resmi 1981 sebagai pemberontakan separatis Republik Kosovo. Namun sejak itu pun tekanan dari bawah makin kuat, sehingga tahun 1991, hampir bersamaan dengan republik lain di bekas Yugoslavia yang memerdekakan diri, rakyat Kosovo-Metohija menyelenggarakan pemilu yang terpisah dari campur tangan kekuasaan Beograd. Sayang, kalau Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, dan Macedonia berhasil, tidak demikian halnya dengan Kosovo-Metohija. Perlawanan mereka kemudian kembali meledak di awal tahun ini, melahirkan babak baru Perang Balkan.

Separatisme Kosovo-Metohija dipolitisasi dengan cukup canggih oleh Milosevic, sehingga citra yang muncul adalah: gerakan separatisme itu kejam, membahayakan golongan minoritas Serbia di Kosovo-Metohija. Maka setiap kali Milosevic atau pejabat pemerintah lain berkunjung ke kawasan Serbia di Kosovo, mereka selalu mencitrakan diri sebagai pelindung kaum minoritas dari ancaman mayoritas etnis Albania.

Ketika tentara Serbia menyerbu kawasan Kosovo-Metohija, di media massa kontan tercipta gambaran neraka perang. Korban berjatuhan, pengungsi pun bergelombang. Pencitraan ini sedikit banyak juga diciptakan oleh media massa Barat, yang memang belum tentu cocok dengan kenyataan. “Sebelum tanggal 24 Maret, saat agresor jahat masuk dan bom jatuh di negeri ini, tak ada satu pun pengungsi. Pengungsian baru terjadi setelah bom-bom NATO menjatuhi tanah kami. Seluruh dunia tahu ini,” kata Milosevic kepada televisi CBS yang mewawancarainya di Beograd, 22 April 1999.

Dengan kata-kata itu ia menepis publikasi neraka perang. Singkatnya ia menyampaikan pesan: masalah dalam negeri Yugoslavia mestinya sudah selesai jika NATO tak campur tangan dengan menjatuhkan bom. Di matanya, itulah puncak propaganda untuk mencoreng-moreng citra Serbia. Milosevic agak mengabaikan kenyataan, bom-bom NATO jatuh di wilayah Serbia dan Montenegro, bagian utara dan baratdaya Yugoslavia, termasuk yang salah sasaran di kawasan netral seperti bangunan sekolah atau kedutaan besar. Padahal seluruh dunia tahu, rombongan pengungsi berasal dari Kosovo-Metohija, di bagian selatan Republik Federasi Yugoslavia. Mereka mengalir ke selatan menuju Macedonia, atau ke barat menuju Albania.

Mahkamah Pidana Internasional
Tanggal 1 Juli 2002 merupakan hari bersejarah bagi negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada hari tersebut telah lahir di Den Haag, Belanda, sebuah organ judisial internasional baru di samping Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang sudah ada lebih dulu yang tugasnya mengadili sengketa antarnegara. Organ baru ini bernama Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Untuk pertamakalinya dalam sejarah, dunia memiliki satu lembaga peradilan internaisonal yang bersifat permanen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, menghukum individu, presiden, jenderal, panglima perang atau pun tentara bayaran yang terbukti telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau pun pembantaian umat manusia (genocide).

Boleh jadi andaikan mahkamah ini terbentuk sebelum pada saat proses peradilan Milosevic, maka proses tersebut akan berjalan lebih cepat karena prosedur yang dimiliki mahkamah tersebut memungkinkan penjahat perang seperti Milosevic dapat diadili langsung tanpa perdebatan yang panjang mengenai prosedural peradilan yang akan dipilih. Namun tentunya mahkamah ini tetap menghormati Negara untuk pihak yang pertama kali mengadili pelaku.

Pemulihan Hak Korban
Dalam kasus Milosevic dan Serbia Raya nya, negara, badan/lembaga internasional seperti NATO terkesan hanya berusaha memburu pelakunya yang dalam hal ini Milosevic dengan upaya militer tanpa diimbangi dengan usaha-usaha pemulihan HAM korban pelanggaran. Aksi militer ini sendiri akhirnya menghasilkan korban-korban baru ketika Amerika atau NATO tidak menyangka (atau sudah menduga?) bahwa seorang Milosevic akan menggunakan warganya sebagai tameng hidup dari aksi militer mereka.

 

Sebab keseimbangan (balanced) dalam memburu pelaku pelanggaran HAM sampai ke Mahkamah Internasional serta pemulihan HAM korban diperlukan guna penegakan total HAM dan hukum humaniter secara. Setiap strategi aksi militer yang dilancarkan hendaknya tidak justru menambah deretan jumlah korban, dan yang terpenting adalah pemulihan (reparation) HAM para korban.

PENDAPAT SAYA
Ketika menganalisa permasalahan pelanggaran HAM maka kita acapkali terjebak untuk melihat permasalahan dari sudut pandang isu-isu konseptual seperti isu relativisme versus universalisme, konsep HAM barat versus timur, atau seputar pengusutan peristiwa – peristiwa pelanggaran HAM tersebut terjadi. Yang terjadi akhirnya terkadang pelaku pelanggar HAM sering lolos dari hukuman.

Menurut saya posisi korban pelanggaran HAM jarang sekali dibahas dalam pengusutan tersebut, artinya upaya pemulihan (reparation) korban terhadap hak-hak korban sering kali terabaikan. Padahal upaya tersebut merupakan bagian dari usaha penajuan dan perlindungan HAM.

Pembentukan Crisis Centre guna upaya tersebut dapat membantu. Keuntungan lainnya dalam proses pemulihan tersebut dapat diperoleh juga data akurat tentang berbagai jenis pelanggaran serta bukti-bukti obyektif yang dapat menyeret pelaku pelangaran HAM tersebut ke pengadilan (dalam hal ini Milosevic tentunya Mahkamah Internasional).

KESIMPULAN
Setiap informasi perihal konflik mutakhir di Semenanjung Balkan itu memang perlu dicerna baik-baik. Sumber-sumber formal Beograd, semisal kantor berita Beograd menyebutkan, awal mulanya adalah keinginan segelintir orang di Kosovo yang dipanas-panasi CIA untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat Beograd. Sedangkan media Barat menitikberatkan tinjauan pada hak asasi warga negara bagian Kosovo yang, karena perbedaan banyak hal, ingin memisahkan diri dari Serbia, namun tak diperbolehkan. Apa pun, cerita berlanjut dengan tindakan Milosevic membubarkan parlemen Kosovo, lantas diikuti dengan penyerbuan pasukan Serbia. Kosovo harus tetap jadi bagian dari Republik Federasi Yugoslavia!

Tapi begitulah. Konflik Milosevic dengan NATO tak melulu adu peluru namun juga adu informasi. Cerita apa pun yang keluar, kepentingan penyampainya akan terbawa serta. Maka, kalau pers Barat menyebut tentara pembebasan Kosovo (KLA) pejuang kemerdekaan, Pemerintah Beograd menjuluki mereka penjahat tengik belaka. Kalau pers Barat menggambarkan Presiden Milosevic sebagai Si Rendah Diri yang ingin balas dendam atas masa lalu yang kelam, publikasi resmi Beograd menjulukinya ahli hukum hebat, mantan pengusaha dan bankir sukses, pimpinan partai yang berwibawa, serta Bapak Bangsa.

Ini mengingatkan kita pada pelbagai gerakan separatis di tanah air, yang utama Timor Timur. Bedanya, kalau di Timtim pencegahan niat merdeka dilakukan dengan diam-diam, di Kosovo dilakukan dengan terbuka. Akibatnya, PBB harus turun tangan. Perundingan di Rambuillet dan Paris yang berlangsung selama 3 minggu pada Maret lalu tak membawa hasil alias gagal total. Milosevic tak setuju langkah PBB membagi delegasi negaranya menjadi Serbia, Kosovo etnis Albania, serta Metohija. Ia bersikeras semuanya adalah bagian dari Yugoslavia, dan tak satu pihak pun di dunia boleh memilah-milahkannya.

Maka persekutuan 19 negara yang tergabung dalam NATO, termasuk anggota kecil yang tak punya angkatan perang seperti Luksemburg dan Eslandia, pun tergerak untuk “menghukum” Milosevic. Perang – yang oleh NATO dianggarkan berbiaya AS $ 250 juta per minggu – pun meletus. Wilayah Serbia dihujani bom, sementara pengungsi berhamburan keluar dari Kosovo-Metohija.

Dasar dan instrument hukum internasional untuk mengadili penjahat perang seperti Milosevic saat ini sudah semakin mapan, sebagai antisipasi apabila Negara asal penjahat tersebut tidak mampu menangani peradilan atas pelaku. Lahirnya Mahkamah pidana Internasional menunjukan bahwa dunia telah geram dengan ulah tokoh macam Hitler, Franco, Idi Amin, Ceaucescu, Milosevic atau Pol Pot. Bahkan dalam peradilan internasional sudah tidak dikenal lagi sistem kadaluwarsa pada suatu kasus pelanggaran HAM.

Pemasalahannya yang sering muncul adalah rumitnya pengusutan kaki tangan pelaku utama pelanggar HAM secara keseluruhan, karena seringkali pelaku – pelaku sekunder tersebut setelah jatuhnya pelaku utama, kini menjadi bagian dari penguasa Negara yang dapat memanipulasi data tentang pelanggaran HAM. Untuk menangani hal tersebut maka tim investigasi independent internasional sering dikerahkan guna pengusutan yang berindikasi melibatkan penguasa Negara, walaupun sering terjadi pro dan kontra mengenai keberadaan tim tersebut.

Kemudian permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah pemulihan hak korban. Sering terjadi, tindakan kearah ini terbengkalai atau kurang terekspos karena sibuknya lembaga peradilan dalam mengusut tuntas pelaku, padahal dalam penegakan HAM secara utuh pemulihan HAM korban seharusnya menjadi prioritas penting. Belakangan ini lembaga – lembaga swadaya masyarakat baik nasional maupun internasional banyak yang memfokuskan terhadap masalah ini. Fenomena tersebut terjadi sebagai reaksi atas sering lambannya respon Negara terhadap hal ini.

Kerugian korban untuk kerusakan secara ekonomis akibat kejahatan perang Milosevic diperkirakan berupa; kerusakan fisik dan mental, hilangnya kesempatan mendapat pendidikan, mencari nafkah, kerugian tempat tinggal, tempat usaha, yang semuanya disebabkan oleh eksodusnya ratusan ribu warganya dari Kosovo, sedangkan yang jelas terjadi adalah korban jiwa warga yang dijadikan tameng perang terhadap NATO dan Amerika

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Van Boven, Theo, Study Concerning The Right to Restitution Compensation and Rehabilitasion for Victim of Gross Violation of Human Right and Fundamental Freedoms, (diterjemahkan oleh: Jakarta, ELSAM, 2002)

Jurnal
Deklarasi Perlindungan Orang Terhadap Penculikan, Jakarta, LaPASIP, 1998
“ Milosevic, Balkan Butcher .” Facts On File , 21 Desember 2000

Koran
KOMPAS, 23 April 1999
KOMPAS, 01 Mei 1999